PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.949.697. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,15 persen dibandingkan UMP 2026.
Penetapan dilakukan Gubernur Kalteng pada Rabu (18/11), melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/317/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalteng Tahun 2027.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng, Farid Wajdi mengatakan penetapan UMP tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi setelah menerima data dan ketentuan perhitungan dari kementerian terkait.
“Besaran upah minimum tahun 2027 nanti adalah Rp3.949.697, atau naik 7,15 persen dibanding upah minimum tahun 2026,” ujarnya saat diwawancarai usai Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Jumat (20/11/2026).
Selain UMP, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk enam klasifikasi sektor berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Untuk sektor minyak mentah kelapa sawit, minyak mentah inti kelapa sawit, minyak goreng kelapa sawit, serta pertanian kelapa sawit, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.956.950. Sementara sektor pertambangan batu bara serta pertambangan emas dan perak ditetapkan sebesar Rp3.979.691.
Kedua kelompok sektor tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 7,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Farid menjelaskan, perhitungan kenaikan upah mempertimbangkan sejumlah indikator, yakni upah minimum tahun sebelumnya, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa. Dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi, disepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,60 dari rentang 0,5 hingga 1.
“Dewan Pengupahan Provinsi yang di dalamnya ada perwakilan dari serikat buruh, perwakilan dari asosiasi pengusaha, dan dari pemerintahan itu setelah berapat sepakat indeks tertentu itu 0,60,” jelasnya.
Ia menambahkan, unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah terlibat dalam pembahasan melalui Dewan Pengupahan Provinsi. Dengan demikian, penetapan dilakukan melalui pembahasan bersama antarpihak yang berkepentingan.
UMP dan UMSP Kalteng 2027 tersebut mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Ketentuan upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau kurang. Sedangkan pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun mengacu pada struktur dan skala upah.
“Berlaku 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027. Dan ini berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya satu hari sampai dengan satu tahun,” pungkasnya.(sep)
Dilihat 8

