Palangka Raya Kota Percontohan Antikorupsi

Palangka Raya Kota Percontohan Antikorupsi

  • Raih Predikat Istimewa dengan Nilai 92,9
  • KPK Tetap Memberikan 11 Catatan Perbaikan

PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya meraih predikat istimewa sebagai Kota Percontohan Antikorupsi 2026 dengan nilai 92,9 dari hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Meski memperoleh skor tinggi, KPK tetap memberikan 11 catatan perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

Predikat tersebut diraih melalui program Kota Beraksi (Berani Berantas Korupsi) 2026. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan berintegritas.

Ketua Tim Penilai KPK RI Ariz Arham mengatakan, Palangka Raya berhasil memperoleh skor 92,9 dengan kategori istimewa setelah melalui serangkaian penilaian dan observasi. “Palangka Raya memperoleh nilai 92,9 dengan kategori istimewa dalam program Kota Beraksi atau Berani Berantas Korupsi 2026,” kata Ariz, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, penilaian berdasarkan sejumlah komponen utama. Mulai penguatan tata kelola pemerintahan, kualitas pengawasan, kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, hingga kearifan lokal.

Meski mendapat nilai tinggi, Ariz menegaskan masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. KPK memberikan 11 catatan perbaikan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi. “Kami memberikan 11 catatan atau rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palangka Raya bersama seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian KPK adalah penguatan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system (WBS). Menurut Ariz, sistem tersebut perlu diperkuat, terutama dalam memberikan jaminan kerahasiaan identitas masyarakat yang menyampaikan laporan.

Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat juga perlu diperluas. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan saluran pengaduan digital seperti WhatsApp dan situs web, tapi menyediakan mekanisme pelaporan langsung atau tatap muka. “Pengaduan masyarakat jangan hanya mengandalkan kanal digital. Perlu diakomodasi laporan secara langsung sehingga masyarakat memiliki ruang menyampaikan pengaduannya,” ujarnya.

See also  Masjid Agung Al-Istiqlal Dipadati Jamaah, Salat Id Berlangsung Khidmat

Perhatian lainnya berkaitan sarana dan prasarana pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam observasi lapangan, tim penilai KPK mengunjungi sejumlah sekolah dan rumah sakit di Palangka Raya melihat fasilitas serta kualitas pelayanan.

Ariz berharap 11 rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi catatan administratif, tapi benar-benar ditindaklanjuti melalui perbaikan kebijakan dan pelayanan. “Kami berharap Pemko bersama DPRD dan seluruh unsur terkait bersinergi menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan,” harapnya.

Sementara Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengapresiasi tim penilai KPK, seluruh jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam penilaian tersebut.

Menurut Fairid, keberhasilan meraih predikat istimewa bukan semata-mata hasil kerja pemerintah. Partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting membangun lingkungan yang bersih dan berintegritas. “Penilaian ini tidak hanya pemerintah saja, tapi juga peran serta masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah mendukung,” ucapnya.

Fairid mengungkapkan, predikat istimewa dengan nilai 92,9 tersebut diperoleh setelah Palangka Raya melalui proses penilaian yang cukup panjang. Tahapannya dimulai pengamatan selama kurang lebih satu tahun, dilanjutkan observasi mendalam selama enam bulan.

Dalam proses tersebut, berbagai data dan aspek penyelenggaraan pemerintahan diperiksa secara menyeluruh. Mulai dari rekam jejak pejabat, tata kelola pemerintahan, hingga berbagai persoalan hukum yang menjadi bagian dari indikator penilaian.

Meski demikian, Fairid mengingatkan seluruh jajaran Pemko Palangka Raya agar tak terlena capaian tersebut. Menurutnya, predikat kota percontohan antikorupsi justru membawa tanggung jawab lebih besar.

“Ketika sudah ditetapkan menjadi kota percontohan, artinya kami harus menjadi contoh. Apalagi Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kami harus menjaga integritas,” tegasnya.

Dia menegaskan, nilai 92,9 bukanlah tujuan akhir yang harus dibanggakan semata. Sebaliknya, capaian tersebut menjadi dorongan terus membenahi penyelenggaraan pemerintahan.

See also  Perkades Cup VI Banua Lawas, Ajang Olahraga yang Berdampak bagi Perputaran Ekonomi Desa

“Yang terpenting bukan hanya angka 92,9, tetapi bagaimana hasil penilaian ini bisa diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Fairid.

Terkait 11 rekomendasi KPK, Fairid memastikan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh catatan perbaikan tersebut. Salah satunya berkaitan penyesuaian sejumlah peraturan daerah maupun peraturan wali kota agar selaras dengan ketentuan terbaru.

“Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan tentu akan kami tindak lanjuti. Kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan pihak-pihak terkait agar seluruh catatan tersebut bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Fairid menambahkan, predikat istimewa harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk semakin memperkuat komitmen dalam mencegah praktik korupsi.

Dengan nilai 92,9 dan 11 catatan perbaikan dari KPK, Pemko Palangka Raya diharapkan menjadikan capaian tersebut momentum memperkuat transparansi, akuntabilitas, pengawasan, serta kualitas pelayanan publik.

Sebab keberhasilan menjadi Kota Percontohan Antikorupsi tidak hanya diukur dari tingginya nilai, tapi juga dari konsistensi pemerintah menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (ifa/ens)

Fakta dan Data Palangka Raya Kota Antikorupsi:

  • Penguatan tata kelola pemerintahan
  • Kualitas pengawasan
  • Kualitas pelayanan publik
  • Peningkatan budaya kerja antikorupsi
  • Peningkatan peran serta masyarakat
  • Kearifan lokal
  • Meraih nilai 92,9
  • Dapat predikat istimewa

11 Rekomendasi KPK untuk Pemko Palangka Raya:

  • Penguatan mekanisme penelusuran aset melalui aplikasi.
  • Penguatan perlindungan pelapor, termasuk mekanisme pelaporan.
  • Penyempurnaan pengendalian gratifikasi.
  • Penyempurnaan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
  • Peningkatan standar pelayanan pada seluruh OPD.
  • Publikasi informasi jenis-jenis layanan.
  • Penyesuaian maklumat pelayanan.
  • Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
  • Penyusunan matriks risiko terkait pelayanan dan gratifikasi.
  • Pelestarian seni budaya dan kearifan lokal.
  • Optimalisasi monitoring dan evaluasi.

Dilihat 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *