PALANGKA RAYA – Program sekolah rakyat (SR) di Kota Palangka Raya menghadapi persoalan menyusutnya jumlah peserta didik. Dari jumlah awal yang sempat mencapai 270 siswa, kini diperkirakan kurang dari 200 orang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya Yunalis mengungkapkan, belum mengetahui pasti jumlah siswa yang benar-benar keluar dari SR. Sebab sebagian anak yang saat ini kembali ke rumah orang tua belum tentu memutuskan berhenti sekolah.
“Kita belum bisa menyatakan mereka keluar. Karena itu, saya sudah meminta pendamping mendatangi rumah masing-masing anak dan menemui orang tuanya. Kita ingin mengetahui apa alasan mereka kembali (ke orang tua),” ungkap Yunalis, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, persoalan tersebut tidak bisa langsung disimpulkan sebagai keputusan siswa berhenti mengenyam pendidikan. Perlu pendekatan kepada keluarga menggali alasan anak kembali ke rumah.
Yunalis telah minta para pendamping menelusuri langsung sekaligus memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya keberlanjutan pendidikan anak.
Jika nantinya terdapat siswa yang benar-benar keluar dari SR, Dinsos memastikan mereka tetap melanjutkan pendidikan melalui jalur lain. “Kalau memang tidak mampu melanjutkan pendidikan formal, kita bisa merujuk mereka ke pendidikan informal, seperti PKBM atau program kejar paket,” tegasnya.
Yunalis menegaskan, siswa yang keluar dari SR tak otomatis kehilangan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Bantuan tetap diberikan selama keluarga penerima masih memenuhi ketentuan program Kementerian Sosial (Kemensos). Artinya, status anak sebagai siswa SR dan status keluarga sebagai penerima bantuan merupakan dua hal berbeda.
Sementara terkait informasi anggaran pembangunan sekolah rakyat yang disebut mencapai Rp240 miliar, Yunalis menegaskan Dinsos Palangka Raya tak terlibat langsung pengelolaan anggaran fisik tersebut.
Menurut dia, kewenangan anggaran di bawah Kemensos. Pemerintah kota lebih berperan dalam pendampingan serta memastikan pelayanan SR berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan standar pendidikan.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah pemenuhan tenaga pengajar dan pekerja sosial di sekolah rakyat. Yunalis menyebut, tenaga pengajar direkrut melalui mekanisme Kemensos. Saat ini, sebagian tenaga hasil rekrutmen telah diumumkan dan ditempatkan. Sementara sebagian lagi menunggu penempatan.
Selama proses tersebut, sejumlah pekerja sosial dari daerah masih diperbantukan sebagai tenaga sementara. “Ketika hasil pengumuman sudah ditempatkan semua, tenaga kita yang sekarang berada di sana sebagai tenaga sementara akan dikembalikan,” ungkapnya.
Dia menyebut, rekrutmen tenaga pengajar berdasarkan kebutuhan dan formasi tersedia. Termasuk kebutuhan guru bimbingan konseling (BK).
Di tengah dinamika tersebut, tantangan SR di Palangka Raya bukan sekadar memastikan ketersediaan gedung, anggaran, maupun tenaga pengajar. Pemerintah juga harus mampu memastikan siswa bertahan dan mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka.
Menyusutnya jumlah peserta didik menjadi catatan penting yang perlu ditelusuri. Pemerintah tidak cukup hanya mendata siswa yang kembali ke rumah, tapi harus mengungkap alasan di balik keputusan tersebut agar tujuan program memberikan akses pendidikan kepada kelompok rentan benar-benar tercapai. (ifa/ens)
Dilihat 26

