DBH Kotim Rp1,2 Triliun Belum Masuk

DBH Kotim Rp1,2 Triliun Belum Masuk

Aspirasi dan Pembangunan Infrastruktur Terdampak

SAMPIT – Belum tersalurkannya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah. Nilai dana yang belum ditransfer tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Kotim Rimbun mengungkapkan, tunggakan DBH tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus segera diperjuangkan bersama pemerintah daerah. Pasalnya, dana tersebut merupakan bagian dari hak daerah yang sangat dibutuhkan menopang pembiayaan pembangunan.

“Memang dari beberapa ini kita masih berjuang, bagaimana pun kita menggali PAD karena anggaran kita ada kurang bayar masih, baik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, juga di pemerintah pusat di Kementerian Keuangan. Jadi DBH kita masih banyak yang belum ditransfer ke daerah,” kata Rimbun, Rabu (18/11/2026) lalu.

Diperkirakan kekurangan pembayaran DBH dari Pemprov Kalteng mencapai Rp200 miliar. Sementara kewajiban pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan diperkirakan Rp1 triliun. Dana tersebut berasal dari sejumlah sektor penghasil. Di antaranya perkebunan kelapa sawit, pertambangan bijih besi, bauksit, hingga batu bara.

Menurut Rimbun, DPRD bersama Pemkab Kotim terus memperjuangkan pencairan dana tersebut agar hak keuangan daerah segera direalisasikan. Apabila DBH disalurkan, tambahan pendapatan itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dan menjadi bahan pertimbangan penyusunan APBD Perubahan.

Selain memperjuangkan pencairan, dewan juga minta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, menjelaskan transparan mekanisme dan dasar perhitungan DBH yang menjadi hak masing-masing daerah.

Ia menilai, keterbukaan informasi mengenai perhitungan tersebut penting agar pemerintah daerah mengetahui pasti besaran hak yang harus diterima serta alasan apabila terjadi keterlambatan penyaluran.

See also  Pemkab Mura Matangkan Persiapan Kemah ELY 2026

Rimbun menduga, tertahannya transfer DBH dari pusat tidak terlepas dari kondisi keuangan nasional yang juga menghadapi tekanan anggaran. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang berkembang di media, defisit anggaran pemerintah pusat lebih dari Rp500 triliun. “Kita memahami pemerintah pusat pun sangat memerlukan anggaran sehingga dampaknya ke daerah,” ujarnya.

Dia menilai, kebijakan efisiensi dan perubahan pola pengelolaan anggaran turut memengaruhi kondisi keuangan daerah. Situasi tersebut membuat pemerintah kabupaten harus melakukan berbagai penyesuaian. Sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap harus dipenuhi.

Untuk itu, DPRD berencana memperkuat koordinasi dengan Pemkab Kotim, termasuk bupati dan sekretaris daerah, guna menyampaikan langsung kepentingan daerah memperjuangkan pembayaran DBH.

“Kami berkoordinasi dengan pemda, pak bupati, sekda, nanti kita bersama-sama menyampaikan keperluan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, pasti kita menuntut DBH itu sesuai aturan. Itu harus ditransfer ke daerah,” tegasnya.

Rimbun menegaskan, persoalan DBH bukan sekadar menyangkut administrasi transfer keuangan antarpemerintahan, melainkan berkaitan kemampuan daerah merealisasikan berbagai kebutuhan masyarakat.

Keterbatasan anggaran membuat pemda harus menentukan skala prioritas. Sementara masih banyak usulan pembangunan yang membutuhkan dukungan pembiayaan.

Salah satu gambaran besarnya kebutuhan tersebut terlihat dari usulan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Komisi IV DPRD Kotim. Nilainya mencapai hampir Rp500 miliar.

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah infrastruktur yang membutuhkan penyempurnaan, tapi belum dapat diakomodasi maksimal akibat keterbatasan anggaran. “Dampaknya pasti aspirasi masyarakat tertunda karena kita keterbatasan anggaran tadi. Salah satu contoh yang disampaikan Komisi IV tadi hampir Rp500 miliar untuk bagaimana mengakomodir aspirasi, lalu infrastruktur yang masih belum disempurnakan. Ini juga dampak dari kekurangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.

See also  Heriyus Ajak Masyarakat Rawat Keberagaman dan Kerukunan

DPRD berharap, pemerintah pusat dan provinsi segera menyelesaikan kewajiban pembayaran DBH sesuai aturan. Dengan demikian, kemampuan keuangan Kotim kembali diperkuat sehingga berbagai program pembangunan dan aspirasi masyarakat yang selama ini belum terakomodasi bisa direalisasikan. (pri/ens)

Dilihat 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *