Tolak Perwakilan Pemprov, Minta Gubernur Turun Langsung
PALANGKA RAYA – Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ditangani secara serius dan diusut tuntas disuarakan massa gabungan dari Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT). Dalam aksi damai depan gerbang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (15/10/2026), massa minta aparat menindak tegas pelaku pembakaran tanpa pandang bulu.
Massa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah turun langsung ke Kalteng melihat kondisi masyarakat yang terdampak kabut asap. Mereka menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pernyataan pejabat saja. Tetapi harus disertai tindakan nyata di lapangan.
“Jangan duduk-duduk berkomentar tentang dampak asap ini,” seru salah seorang peserta aksi dalam orasinya. Massa menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah dampak karhutla yang masih menjadi perhatian publik.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan utama. Mulai pengusutan penyebab karhutla, perlindungan kesehatan rakyat, transparansi anggaran penanganan kebakaran, hingga evaluasi serius terhadap status bencana. Mereka meminta pemerintah membuka informasi secara jelas mengenai langkah penanganan dan penggunaan anggaran agar dapat diketahui serta diawasi masyarakat.
Massa turut mendesak pemeriksaan terhadap konsesi yang terdampak kebakaran dan keterbukaan data perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan karhutla. Mereka meminta setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Perusahaan yang terbukti melanggar juga harus dimintai pertanggungjawaban.
Selain penegakan hukum, massa menyoroti dampak kabut asap dan kemarau panjang terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyediaan air bersih, serta bantuan bagi masyarakat dan petani yang terdampak. Upaya penanggulangan juga dinilai harus disertai pemulihan lingkungan secara konkret.
Salah seorang peserta aksi, Kornelius, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan sejumlah pejabat terkait penetapan status bencana nasional. Ia menilai sikap tersebut tidak mencerminkan keberpihakan yang cukup terhadap masyarakat yang menghadapi dampak kabut asap.
“Yang membuat terluka serta kecewa, pernyataan gubernur yang dipilih oleh rakyat Kalimantan Tengah. Beliau mengatakan bahwa tidak layak untuk dinyatakan sebagai bencana nasional. Yang lebih melukai adalah pernyataan dari ibu sekda, yang meminta harus ada korban dulu dari rakyat Kalimantan Tengah. Ini pejabat yang tidak memiliki rasa kemanusiaan,” ujar Kornelius saat berorasi.
Dia menegaskan, gubernur seharusnya berani menyuarakan kepentingan masyarakat daerah kepada pemerintah pusat, termasuk menyampaikan desakan agar status bencana nasional dipertimbangkan. “Gubernur bukan menjadi budak dan babu dari pemerintah pusat, tetapi menjadi raja bagi kami di sini, membela kepentingan kami. Apa salahnya menyampaikan keinginan rakyat untuk menetapkan status bencana nasional di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Situasi sempat menjadi perhatian ketika massa menolak perwakilan pemerintah provinsi yang hendak menemui mereka. Massa meminta Gubernur Agustiar Sabran turun langsung ke hadapan peserta aksi untuk berdiskusi dan mendengarkan aspirasi mereka. Massa juga mendesak pemerintah pusat mengevaluasi status penanganan karhutla di Kalimantan dan mempertimbangkan penetapan bencana nasional berdasarkan skala dampak serta peraturan perundang-undangan. Bagi massa, langkah tersebut harus diikuti kebijakan nyata yang menjamin keselamatan warga sekaligus memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran. Hingga pukul 11:17 WIB massa masih menunggu kehadiran Gubernur Kalteng. (ter/ens)
Dilihat 3
