Target Akhir 2026 Sudah Ada Tersangka, Terkait Korupsi Hibah KPU Palangka Raya, Total Kerugian Rp600 Juta

Target Akhir 2026 Sudah Ada Tersangka, Terkait Korupsi Hibah KPU Palangka Raya, Total Kerugian Rp600 Juta

PALANGKA RAYA – Dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mulai mengerucut pada potensi kerugian keuangan negara. Dari total anggaran hibah Rp20 miliar, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya menemukan indikasi kerugian negara Rp500 juta hingga Rp600 juta. Target kejaksaan, akhir tahun 2026 sudah ada tersangkanya.

Angka tersebut diduga bersumber dari praktik penggelembungan harga atau markup serta penerimaan cashback dalam sejumlah kegiatan yang dibiayai dana hibah. Temuan itu menjadi salah satu fokus penyidik dalam mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut.

Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Palangka Raya Hadiarto mengatakan, taksiran kerugian tersebut merupakan hasil sementara proses penyidikan. Nilainya masih menunggu penghitungan resmi oleh instansi berwenang. “Temuan kita terkait adanya dugaan cashback dan markup untuk kegiatan itu berkisar di angka Rp500 juta sampai Rp600 juta,” ungkapnya, Sabtu (14/11/2026).

Untuk memastikan besaran kerugian keuangan negara, Kejari Palangka Raya telah mengajukan permohonan audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses penghitungan masih berjalan melalui koordinasi penyidik dan auditor. Hasil audit tersebut nantinya menjadi salah satu dasar penting menentukan langkah hukum berikutnya.

Di sisi lain, penyidikan terus diperluas dengan memeriksa lebih dari 50 saksi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai penyedia barang dan jasa, pihak yang terlibat pelaksanaan kegiatan, hingga seluruh jajaran komisioner KPU Palangka Raya.

Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pejabat dan pihak dari instansi lain. Di antaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bank Kalteng, serta mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri alur pengelolaan, pencairan, hingga pertanggungjawaban dana hibah. “Sudah lumayan banyak, dari 50-an lebih saksi. Ada dari BPKAD, Bank Kalteng, kemudian kemarin sempat Pj Wali Kota Palangka Raya,” bebernya.

See also  Bupati Hadiri Penandatanganan Mou Yayasan Filia Gracia Dengan Kongregasi SJMJ Jakarta

Dalam upaya melengkapi alat bukti, penyidik juga mengumpulkan sejumlah dokumen yang berkaitan penggunaan dana hibah. Kejari memastikan belum memerlukan penggeledahan lanjutan di Kantor KPU Palangka Raya karena beberapa dokumen yang sebelumnya belum ditemukan telah diserahkan langsung saksi saat pemeriksaan.

Meski pemeriksaan saksi telah menjangkau seluruh komisioner dan sejumlah pihak terkait, Kejari belum menetapkan tersangka. Hadiarto mengisyaratkan penyidikan mengarah pada internal KPU. Namun penetapan pihak yang harus bertanggung jawab masih menunggu perkembangan penyidikan dan hasil audit kerugian negara.

Kejari Palangka Raya menargetkan penetapan tersangka dapat dilakukan sebelum akhir 2026. Kendati demikian, target tersebut belum dapat dipastikan karena bergantung pada penyelesaian penghitungan kerugian negara serta koordinasi dengan BPKP. “Tahun ini kita targetkan, tapi kami belum bisa memastikan karena sangat bergantung dengan proses koordinasi bersama instansi lain,” pungkasnya. (ter/ens)

Dilihat 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *