PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya akan mengusulkan penetapan status siaga banjir kepada Wali Kota Palangka Raya sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana banjir pada akhir tahun 2026.
Usulan tersebut menyusul informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa wilayah Kota Palangka Raya akan memasuki musim hujan pada akhir tahun ini. Penetapan status siaga dinilai penting agar langkah mitigasi dan kesiapsiagaan dapat dilakukan lebih awal.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satria Budi mengatakan pihaknya saat ini akan mengajukan usulan tersebut kepada Wali Kota untuk mendapatkan arahan dan keputusan lebih lanjut.
“Untuk saat ini memang kita akan mengajukan kepada Bapak Wali Kota terkait dengan status siaga banjir. Karena kita sudah mendapatkan data dari BMKG bahwa untuk akhir tahun 2026 ini kita memasuki musim hujan,” ungkap Hendrikus, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, status yang diusulkan merupakan status siaga, bukan tanggap darurat. Menurutnya, penetapan status tersebut lebih ditujukan untuk mengantisipasi potensi banjir melalui berbagai langkah mitigasi sejak dini.
“Siaga, ya, bukan tanggap. Status siaga ini untuk mengantisipasi mitigasinya untuk penanganan banjir. Karena kita melibatkan semua stakeholder, melibatkan TRC multisektor yang ada di Kota Palangka Raya,” jelasnya.
Hendrikus menyebutkan, dalam upaya mitigasi banjir, BPBD juga melibatkan seluruh unsur terkait, termasuk para relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Kota Palangka Raya. “Tidak terkecuali semua relawan yang tergabung dalam forum relawan itu semua dapat. Semua sama rata,” katanya.
Terkait penetapan status tersebut, pihaknya masih menunggu arahan dari Wali Kota. Keputusan lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil nantinya menjadi kewenangan kepala daerah. “Untuk saat ini memang kita menunggu arahan dari bapak wali kota. Nanti petunjuknya, nanti bapak wali kota menentukan,” ujarnya.
Di sisi lain, BPBD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga telah melakukan pendataan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami banjir. OPD yang dilibatkan di antaranya PERKIM, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta BPBD.
“Saat ini kita sudah mendata, di mana ada OPD terkait yang saat ini turun di lapangan. Perkim, PU, dan juga dari DLH, termasuk BPBD, kita melakukan mitigasi, di mana kita melihat peta-peta rawan banjir,” terang Hendrikus.
Ia menjelaskan, peta wilayah rawan banjir sebenarnya sudah tersedia dalam dashboard pemerintah daerah. Saat ini, pihaknya tinggal melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap titik-titik rawan tersebut agar potensi dampaknya terhadap masyarakat dapat diantisipasi. “Di dashboard kita memang sudah ada peta rawan banjirnya. Kita tinggal pencermatannya saja, supaya tidak berdampak mengganggu kemungkinan masyarakat,” tambahnya.
Selain pendataan dan pemetaan wilayah rawan banjir, BPBD juga mendorong keterlibatan relawan dalam kegiatan mitigasi, khususnya membersihkan saluran drainase yang mengalami penyumbatan akibat sampah.
“Karena kita tahu drainasenya kita banyak yang tersumbat, banyak sampah. Nanti kalau memang teman-teman relawan mau bergabung untuk nyemplung ke parit, kita dengan tangan terbuka menerima mereka,” tuturnya.
Hendrikus menambahkan, sesuai arahan Wali Kota, seluruh OPD juga telah dikerahkan untuk mendukung kegiatan pembersihan drainase. Setiap OPD dapat menjalankan tugas sesuai kewenangan dan dukungan anggaran masing-masing.
“Yang jelas kita sekarang ini sedang bekerja dulu. Nanti kalau memang ada anggaran di masing-masing OPD, ya monggo silakan. Saya tidak berani intervensi ke OPD teknis,” pungkasnya. (ifa)
Dilihat 36
