PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah bukan sesuatu yang baru. Tapi sudah menjadi hal yang biasa. Seperti halnya yang terjadi pada 2015 dan juga 2019. Namun semua itu terkesan terlupakan, sehingga hal yang sama kembali terjadi.
Kondisi ini menggugah perhatian tokoh nasional asal Kalimantan Prof Dr H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim SE MM. Sosok yang dulu cukup dikenal dengan sapaan Habib Banua itu minta pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan agar karhutla tak tidak terulang di masa mendatang. Jangan sampai tetap masuk di lubang yang sama lagi.
Menurut Prof Pangeran Syarif, pola penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah meluas. Pemerintah perlu memperkuat deteksi dini, pengawasan kawasan rawan serta memastikan lahan gambut tetap dalam kondisi basah saat musim kemarau.
“Karhutla ini selalu berulang setiap tahun. Jangan sampai kita semua seperti orang yang selalu masuk ke lubang yang sama. Setiap kemarau kita sibuk memadamkan api dan menangani asap. Tapi setelah itu, persoalan kembali terjadi,” kata Habib Banua yang meraih gelar profesor pada 24 Juni 2026 dari Universiti Geomatika Malaysia yang merupakan kampus 600 terbaik dunia.
Sekadar diketahui, berdasarkan data BPBD Provinsi Kalteng, hingga 3 September 2026, tercatat 2.479 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang periode 1 Januari hingga 3 September 2026. Angka tersebut menjadi bagian terbesar dari total 2.714 kejadian bencana yang tercatat di Kalteng pada periode yang sama. Dari ribuan kejadian tersebut, luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai 7.600,13 hektare.
Habib Banua menilai angka tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Penanganan tidak cukup dilakukan setelah muncul titik api, tetapi harus dimulai sebelum musim kemarau mencapai kondisi terburuk.
“Yang harus diperbaiki adalah sistem pencegahannya. Kita harus tahu titik rawan sebelum terbakar, menjaga gambut tetap basah dan menindak tegas mencabut izin perusahaan yang sengaja membakar,” ujarnya.
Ia juga menilai masyarakat perlu dilibatkan dalam sistem pengawasan. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan, masyarakat dan relawan harus memiliki pola koordinasi yang jelas.
“Jangan menunggu asap mengepul baru bergerak. Kalau pencegahan dilakukan lebih awal, biaya dan dampak yang ditanggung masyarakat juga jauh lebih kecil,” katanya.
Bagi Habib Banua, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Asap kebakaran juga berdampak langsung terhadap kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat Kalteng. (ens)
Dilihat 6
