PALANGKA RAYA – Wacana peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Karena kebijakan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp40 miliar untuk mengakomodasi penggajian seluruh PPPK paruh waktu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya Fauzi Rahman mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan keputusan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Menurut dia, Pemko Palangka Raya perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah apabila nantinya pembiayaan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Kalau seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat, tentu silakan saja. Namun kalau daerah yang harus menanggung, kita juga perlu memperhitungkan kemampuan anggaran,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Fauzi menyebutkan, saat ini PPPK paruh waktu di lingkungan Pemko Palangka Raya 1.510 orang. Jika seluruhnya diangkat menjadi PPPK penuh waktu, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 miliar.
Sementara kemampuan belanja pegawai pemerintah daerah saat ini sudah berada di kisaran 40 persen. Karena itu, penambahan beban penggajian dalam jumlah besar harus diperhitungkan matang agar tidak membebani keuangan daerah.
“Untuk kebutuhan tersebut, perkiraannya bisa mencapai Rp40 miliar. Namun itu masih perlu melihat bagaimana kebijakan dan skema pembiayaan yang ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada kepastian pihak yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan PPPK paruh waktu yang beralih menjadi penuh waktu. Pemko juga belum mengetahui apakah pembiayaan tersebut sepenuhnya ditanggung pusat atau tetap menjadi tanggung jawab daerah.
Menurut Fauzi, apabila pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan, kemungkinan akan ada mekanisme khusus, termasuk melalui penyesuaian dana transfer dari pusat ke daerah. “Namun, sampai sekarang kami belum mengetahui secara pasti skema tersebut. Kami masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat,” akuinya.
Terkait target pemberlakuan kebijakan mulai 1 Januari 2027, Fauzi menyebut informasi yang diterima masih tahap pembahasan. Tidak menutup kemungkinan proses administrasi penetapan baru selesai Februari atau Maret 2027, tapi masa berlakunya tetap diperhitungkan sejak 1 Januari 2027.
Dia menegaskan. Pemko Palangka Raya belum dapat memastikan waktu maupun mekanisme pengangkatan tersebut karena belum menerima petunjuk resmi. “Kami terus memantau perkembangan informasinya. Saat ini, kami hanya bisa mengikuti proses yang sedang berjalan dan menunggu keputusan resmi dari pusat,” pungkasnya. (ifa/ens)
Dilihat 73
