Read Time:1 Minute, 19 Second
Palangka Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui harmonisasi tujuh rancangan produk hukum daerah yang dilaksanakan di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Bupati Murung Raya melalui Asisten I Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, bersama sejumlah perwakilan Perangkat Daerah, di antaranya Dinas Perhubungan, Diskominfo SP, BKAD, BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda.
Harmonisasi ini membahas tujuh rancangan regulasi yang mencakup pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, serta pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemkab Murung Raya.
Selain itu, pembahasan meliputi perubahan standar harga satuan barang dan jasa serta standar biaya Tahun Anggaran 2026, tata cara pengelolaan belanja tidak terduga, pedoman kerja sama publikasi pemerintah daerah dengan media massa, serta pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Murung Raya yang diwakilkan Asisten I Rahmat K. Tambunan menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan produk hukum memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penyusunan regulasi membutuhkan koordinasi antar perangkat daerah agar setiap ketentuan yang dihasilkan memiliki kejelasan substansi, kepastian hukum, dan dapat diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Melalui harmonisasi tersebut, setiap rancangan peraturan ditelaah dari aspek substansi, teknik penyusunan, dan kesesuaian kewenangan pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan pembentukan selanjutnya.
Pemkab Murung Raya berharap tujuh rancangan produk hukum tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, tertib, dan implementatif sehingga mampu memperkuat penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(DiskominfoSP_Nof, Res. Foto: Res).
