PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyebut luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 sebagai yang terendah sejak 1997.
Berdasarkan data SIPONGI dan Kementerian Kehutanan periode Januari hingga 1 Agustus 2026, luas areal karhutla di Kalteng tercatat 7.634,46 hektare.
Angka tersebut kemudian diposisikan sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
Namun, klaim tersebut kini berhadapan dengan kondisi di lapangan.
Memasuki akhir Agustus, karhutla justru masih terjadi di sejumlah wilayah Kalteng.
Bahkan, Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi terus menghadapi ancaman kebakaran lahan dan asap.
Sejumlah kejadian dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa persoalan karhutla belum benar-benar terkendali.
Kebakaran bahkan terjadi di sekitar kawasan permukiman dan fasilitas masyarakat, hingga membuat warga harus dievakuasi.
Kondisi ini membuat narasi keberhasilan pengendalian karhutla yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalteng terasa kontras dengan situasi yang dirasakan masyarakat.
Apalagi, angka 7.634,46 hektare tersebut baru merupakan akumulasi hingga 1 Agustus 2026, bukan angka sepanjang tahun.
Artinya, kebakaran yang terjadi sepanjang Agustus belum masuk dalam angka tersebut.
Di sisi lain, pemerintah menyebut 2026 berada dalam kondisi El Niño kuat yang secara klimatologis meningkatkan risiko kebakaran.
Karena itu, angka luasan yang lebih rendah memang dapat menjadi indikator positif, tetapi belum otomatis berarti persoalan karhutla telah selesai.
Sehari Setelah Presiden Datang, Api Belum Padam
Perhatian terhadap karhutla Kalteng bahkan baru saja mendapat sorotan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Presiden datang ke Palangka Raya untuk meninjau penanganan karhutla sekaligus memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.
Presiden menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan, penguatan mitigasi, serta dukungan sarana dan prasarana penanganan karhutla, termasuk helikopter, peralatan pemadaman dan mesin bor untuk memastikan ketersediaan sumber air.
Namun, sehari setelah Presiden meninggalkan Bumi Tambun Bungai, persoalan karhutla belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Kebakaran justru masih terjadi di sejumlah titik. Bahkan dalam beberapa kasus, api bergerak mendekati permukiman dan fasilitas masyarakat.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan. Sejauh mana klaim kesiapsiagaan dan keberhasilan penanganan karhutla dapat dipertanggungjawabkan ketika api masih menjadi ancaman nyata di ibu kota provinsi?
Prestasi atau Alarm Bahaya?
Tidak ada yang keliru dengan membandingkan data karhutla tahun ini dengan catatan historis.
Jika data hingga 1 Agustus 2026 memang menunjukkan luasan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut patut dicatat.
Tetapi karhutla bukan sekadar angka statistik.
Bagi masyarakat yang rumahnya terancam api, bagi petugas yang berjibaku memadamkan kebakaran, bagi warga yang menghirup asap, serta bagi wilayah yang terdampak langsung, satu titik kebakaran saja sudah menjadi persoalan serius.
Karena itu, menjadikan angka sementara sebagai sebuah prestasi harus dibarengi dengan kemampuan pemerintah menjawab kondisi aktual di lapangan.
Terlebih, musim kemarau belum berakhir.
Klaim bahwa Kalteng mencatat karhutla terendah sejak 1997 juga belum dapat menjadi kesimpulan akhir karena data yang digunakan baru sampai 1 Agustus 2026.
Sementara itu, sejumlah kejadian karhutla justru terjadi setelah periode tersebut.
Pertanyaan publik kini bukan hanya berapa luas lahan yang terbakar, tetapi juga mengapa kebakaran masih terus terjadi.
Seberapa cepat api dapat dikendalikan, dan apakah masyarakat benar-benar terlindungi dari dampaknya.
Sebab, keberhasilan pengendalian karhutla pada akhirnya tidak hanya diukur dari angka di atas kertas, tetapi dari seberapa aman masyarakat ketika musim kemarau mencapai puncaknya.
Dan untuk Kalteng, khususnya Palangka Raya, jawabannya masih harus dibuktikan di lapangan.
Dilihat 27
