Gaji ke-14 dan TPP ke-12 Tetap Dipertahankan
PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin memastikan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tidak akan melakukan pemangkasan ataupun pengurangan hak dan tunjangan pegawai dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Kepastian tersebut merupakan hasil kesepakatan Pemko Palangka Raya bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan rancangan APBD 2027.
Fairid menegaskan, meskipun terdapat penyesuaian dalam struktur belanja daerah, pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan hak-hak pegawai, termasuk gaji ke-14 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-12.
“Untuk belanja pegawai tahun 2027, kami bersama-sama pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kota Palangka Raya telah menyepakati bahwa tidak ada pemangkasan atau pemotongan tunjangan,” ujar Fairid, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam rancangan APBD 2027, secara keseluruhan struktur anggaran daerah justru mengalami peningkatan. Dari sebelumnya sekitar Rp 1,22 triliun lebih pada 2026, menjadi Rp 1,26 triliun lebih pada 2027.
Selain itu, peningkatan juga terjadi pada sejumlah komponen anggaran, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal.
Menurut Fairid, peningkatan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan.
Ia kembali menegaskan bahwa peningkatan dan penyesuaian struktur APBD tidak akan dilakukan dengan mengorbankan hak pegawai. “Jadi, belanja modal meningkat, PAD meningkat, dan kami tidak memotong hak ataupun tunjangan pegawai. Gaji ke-14 dan TPP ke-12 tetap dipertahankan,” tegasnya.
Dengan demikian, Pemko Palangka Raya memastikan komitmen untuk tetap memenuhi hak dan tunjangan pegawai dalam pelaksanaan APBD 2027. (ifa/ens)
Dilihat 4
