JAKARTA,KOMPAS – Badan Gizi Nasional atau BGN mengeluarkan kebijakan resmi terkait penyaluran program Makan Bergizi Gratis atau MBG saat musim darurat kabut asap.
BGN menegaskan, jika pemerintah daerah memutuskan meliburkan sekolah secara total, maka distribusi MBG juga akan disetop sementara. Kebijakan ini diambil demi efisiensi anggaran dan mencegah makanan terbuang sia-sia.
Keputusan ini menjadi sorotan publik karena berbenturan langsung dengan keselamatan anak dan kelanjutan gizi siswa.
Melalui pernyataan resminya, BGN menjelaskan bahwa operasional dapur MBG dan rantai distribusi makanan sangat bergantung pada kehadiran siswa di sekolah.
“Jika pemerintah daerah meliburkan sekolah secara total akibat status darurat asap, maka distribusi MBG akan disetop sementara. Langkah ini diambil agar operasional anggaran efisien dan makanan tidak terbuang sia-sia,” tegas BGN.
Dengan begitu, anggaran MBG 2026 tidak akan digunakan untuk memasak makanan yang tidak ada penerima manfaatnya.
Kebijakan ini memunculkan dilema di lapangan. Di satu sisi MBG penting untuk pemenuhan gizi anak, di sisi lain kesehatan anak terancam akibat paparan asap.
Berikut perbandingan dampaknya:
Aspek Tetap Sekolah Demi MBG Meliburkan Sekolah PJJ/Daring
Kelebihan Nutrisi gizi anak tetap terjamin. Operasional dapur pengelola MBG tidak mati. Anak terlindungi dari paparan langsung kabut asap beracun saat berangkat dan di sekolah.
Risiko / Dampak Sangat berbahaya. Anak dipaksa keluar rumah dan menghirup udara beracun. Berpotensi memicu lonjakan kasus ISPA. Berpotensi memicu makanan mubazir jika penghentian mendadak. Anak rawan keluyuran ke luar rumah.
**Sorotan Publik** Ditolak. Dinilai mengorbankan kesehatan anak demi formalitas program MBG. Didukung penuh orang tua demi keselamatan fisik anak.
Mayoritas orang tua dan tenaga pendidik menolak jika sekolah tetap dipaksa masuk hanya demi mengejar target distribusi MBG.
Tagar #KeselamatanAnakDulu dan #StopMBGSaatAsap ramai di media sosial. Publik menilai kesehatan anak tidak bisa dikompromikan dengan program, berapapun besar anggarannya.
Sementara itu, pengelola dapur MBG khawatir jika penghentian dilakukan mendadak. Mereka meminta ada sistem pemberitahuan lebih awal dari Pemda agar bahan baku tidak terlanjur dibeli.
Kebijakan BGN ini menegaskan bahwa program MBG bersifat fleksibel dan mengikuti kalender pendidikan daerah.
Ke depan, koordinasi cepat antara Pemda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BGN sangat dibutuhkan saat status darurat asap ditetapkan. Tujuannya agar tidak ada anak yang dirugikan, baik dari sisi gizi maupun kesehatan.(Red)
