- Ditambah Denda Rp1 Miliar dan Uang Pengganti Rp4,2 Miliar
- Terdakwa Lain Divonis Lebih Ringan
PALANGKA RAYA – Mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Vent Christway (VC) menjadi terdakwa dengan hukuman paling berat dalam perkara korupsi tata kelola penjualan dan ekspor mineral zirkon, ilmenit, serta rutil. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya menjatuhkan vonis enam tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta pidana tambahan Rp4,2 miliar.
Vonis tersebut menjadi perhatian karena Vent sebelumnya dituntut jaksa penuntut umum (JPU) sembilan tahun penjara. Meski lebih ringan tiga tahun dari tuntutan, hukuman yang dijatuhkan kepada mantan pejabat ESDM itu tetap paling tinggi dibandingkan lima terdakwa lainnya dalam perkara yang berkaitan tata kelola komoditas tambang periode 2020-2025 tersebut.
Berbeda dengan Vent, terdakwa Erna Tri Susilawati yang sebelumnya dituntut lebih tinggi, yakni 12 tahun penjara, justru divonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Terdakwa Fransisco Cosida juga dijatuhi hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider 120 hari.
Sementara terdakwa Heri Bowo divonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari. Untuk terdakwa Indra Himawijaya serta Handi Andi Wahyudi masing-masing dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Indra dikenakan denda Rp500 juta subsider 140 hari. Sedangkan Handi didenda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.
Perbedaan cukup mencolok juga terlihat pada putusan Handi. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa tersebut dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp750 juta. Namun majelis hakim menjatuhkan pidana penjara hanya empat tahun. Seluruh terdakwa tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang hukuman.
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Handi Andi Wahyudi, Suriansyah Halim, menyebut vonis empat tahun yang diterima kliennya merupakan hukuman paling ringan dibandingkan terdakwa lainnya. Kendati demikian, pihaknya belum menentukan apakah akan menerima putusan atau menempuh upaya hukum banding. “Seperti diketahui, tuntutan JPU awalnya 11 tahun, sedangkan vonis yang dijatuhkan hanya empat tahun. Itu merupakan vonis paling rendah dibandingkan terdakwa lainnya,” kata Suriansyah Halim usai sidang.
Suriansyah mengatakan, pihaknya tidak ingin terburu-buru menentukan sikap sebelum mempelajari salinan putusan secara menyeluruh. Terutama mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai peran dan keterlibatan masing-masing terdakwa. Setelah itu, pihaknya akan menyampaikan hasil kajian kepada Handi untuk menentukan langkah selanjutnya. “Kami juga harus menghitung dan mempertimbangkan persentasenya. Jika mengajukan banding, bagaimana peluangnya? Begitu juga jika menerima putusan, apa konsekuensinya,” ungkapnya.
Dengan telah dibacakannya putusan pengadilan tingkat pertama, para terdakwa maupun penasihat hukum kini memiliki kesempatan untuk menentukan sikap terhadap hasil persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkara ini sebelumnya diwarnai pembelaan para terdakwa yang menyoroti perbedaan peran dalam penerbitan dokumen pertambangan, khususnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dalam pledoi yang dibacakan pada 5 November 2026, kuasa hukum VC, Jefriko Seran, membantah kliennya memiliki keterkaitan langsung dengan dugaan kerugian negara dari transaksi pembelian puya di luar wilayah izin pertambangan yang kemudian diperjualbelikan hingga diekspor. Pihaknya juga menyebut telah menghadirkan 80 bukti surat, ahli pidana, ahli administrasi negara, dan sejumlah saksi untuk mendukung pembelaan.
Saat itu, kuasa hukum menyebut tidak ditemukan bukti VC menerima bagian keuntungan dari transaksi penjualan zirkon yang dipersoalkan jaksa penuntut umum. Meski membantah sejumlah poin dalam perkara, VC disebut mengakui adanya kealpaan dalam menjalankan tugas.
Mantan Kadis ESDM Klateng tersebut juga minta majelis hakim mempertimbangkan masa pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) selama 25 tahun kepada negara, khususnya di Kalteng.
Sementara kuasa hukum Indra Himawijaya meminta kliennya dilepaskan dari dakwaan dengan alasan penyusunan dokumen RKAB dilakukan sesuai arahan atasan dan uang milik CV Jasmin Rp415 juta telah dikembalikan. (ter/ens)
Data & Fakta Kasus Tambang Zirkon Kalteng:
- VC dituntut 9 tahun, divonis 6 tahun penjara
- VC juga didenda Rp1 M subsider 190 Hari Kurungan dan pidana tambahan Rp4,2 M
- Erna Tri Susilawati dituntut 12 tahun, divonis 5 tahun
- Erna juga denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan
- Fransisco Cosida divonis 5 tahun dan denda Rp400 juta subsider 120 hari.
- Heri Bowo divonis 4 tahun 6 bulan dan denda Rp300 juta subsider 100 hari.
- Indra Himawijaya & Handi Andi Wahyudi divonis 4 tahun
- Indra didenda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan
- Handi didenda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.
- Handi sebelumnya dituntut JPU 11 tahun dan denda Rp750 juta.
- Seluruh terdakwa tetap ditahan
- Masa penahanan sebagai pengurang hukuman.
Dilihat 15
