MMCGumas – Kuala Kurun – Bupati Gunung Mas (Gumas), Jaya Samaya Monong, memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gunung Mas yang membahas rencana peningkatan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Dalam rapat tersebut, Bupati Jaya Samaya Monong didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas, Richard, yang juga selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Mas.
Rapat dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ruby Haris, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jhonson Ahmad, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Mas Karya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Naftali Liming, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tumi Hasi, Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Hendra Tuah, Koordinator Wilayah (Korwil) BIN Daerah (Binda) Uge, serta tim dari Manggala Agni Provinsi Kalimantan Tengah.
Pembahasan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dan penguatan penanganan terhadap potensi karhutla di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Pemerintah daerah bersama Forkopimda melakukan koordinasi terkait kesiapsiagaan, pencegahan, serta penanganan karhutla secara terpadu.
Bupati Jaya Samaya Monong menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, termasuk aparat keamanan, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat.
Dalam rapat tersebut diputuskan untuk mempertahankan status siaga yang ada dan tidak meningkatkan status menjadi Tanggap Darurat. Pemerintah daerah memilih mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan secara masif dan terukur untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
Dirinya mengatakan, strategi yang disiapkan antara lain meningkatkan patroli untuk mencegah dan menindak tegas pelaku pembakaran yang disengaja, meningkatkan pengawasan terhadap area konsesi tambang batu bara, serta memastikan ketersediaan logistik dan dukungan kesehatan bagi personel pemadam yang bertugas di lapangan.
“Mempertahankan status siaga yang ada, namun mengoptimalkan seluruh potensi instansi dalam tindakan pencegahan di lapangan,” ucapnya.
Selain penanganan karhutla, pemerintah daerah juga memperhatikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Untuk itu, PDAM melakukan pemetaan dan uji coba titik-titik pengambilan air alternatif, di antaranya kawasan eks Dermaga Lama dan kolam bekas tambang program Mahantis.
Bupati juga menegaskan agar dana operasional BPBD dapat digunakan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mendesak, termasuk perbaikan maupun pengadaan peralatan pemadam, tanpa harus menunggu penetapan status Tanggap Darurat. Penggunaannya tetap dilakukan dengan berkoordinasi bersama BPKP dan Inspektorat.
Rapat bersama Forkopimda tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan kesiapan daerah menghadapi ancaman karhutla.
Post Dilihat: 21
