Read Time:1 Minute, 19 Second
Murung Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) memperkuat upaya pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan melalui Sosialisasi Pendampingan Hukum bagi kepala desa dan perangkat desa se-Kab. Mura, Selasa (20/10/2026), di Aula Cahai Ondui Tingang gedung B kantor Bupati Mura. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan hukum aparatur desa sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan transparan serta tepat sasaran.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mura, Lynda Kristiane, mewakili Bupati Heriyus. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi Kejaksaan Negeri Murung Raya atas dukungan dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada aparatur desa.
Menurut Lynda, pendampingan hukum berperan penting dalam mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini serta mencegah kesalahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Ia menegaskan, setiap kebijakan, pengelolaan anggaran, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, maupun hukum.
“Pendampingan hukum bukan dimaksudkan untuk membenarkan setiap tindakan aparatur, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai hukum, prosedur, dan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Sekda Mura mengingatkan bahwa kepala desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta aset desa harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan.
Ia juga menekankan agar dana desa dikelola secara cermat dan bertanggung jawab, sehingga tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Mura berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Murung Raya semakin kuat dalam pembinaan dan pendampingan hukum, sehingga aparatur desa mampu menjalankan kewenangannya secara taat hukum dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
(DiskominfoSP_Nof, Rid. Foto: Rid, Ad).
