1
Komisi III DPRD Tabalong menyoroti realisasi serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang hingga pertengahan tahun 2026 masih berada di angka 13 persen. DPRD mendorong agar proses pengadaan dan pelaksanaan proyek fisik dapat segera berjalan sehingga target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.
Komisi III DPRD Tabalong melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan kerja perangkat daerah mitra kerja mereka. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah Dinas PUPR yang memiliki porsi anggaran terbesar di Kabupaten Tabalong.
Dalam rapat evaluasi ini, DPRD menemukan bahwa realisasi serapan anggaran Dinas PUPR hingga saat ini masih tergolong rendah. Ketua Komisi III DPRD Tabalong, Ari Wahyu Utomo, menyampaikan kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar pekerjaan fisik belum dimulai di lapangan.
Menurutnya, keterlambatan ini masih dapat dipahami karena sejumlah proyek masih berada pada tahap persiapan dan penyesuaian harga. Terutama menyusul kenaikan harga material konstruksi dan dampak perubahan harga bahan bakar minyak yang memengaruhi perhitungan biaya pekerjaan.
Meski demikian, Komisi III mengapresiasi komitmen Dinas PUPR yang menargetkan proses tender proyek fisik mulai berjalan pada bulan Juni. Langkah ini diharapkan menjadi awal meningkatnya realisasi anggaran dan percepatan pembangunan infrastruktur di Tabalong.
“Jadi kami tadi menanyakan terkait serapan anggaran, yang tentunya seperti diketahui khalayak ramai, sampai saat ini kegiatan fisik belum mulai. Jadi tadi mereka menyampaikan, kita apresiasi. Ini memang terlambat karena ada penyesuaian harga, karena banyak harga yang naik termasuk BBM seperti yang kita ketahui. Itu yang membuat banyak harga berubah. Tapi mereka menyampaikan sudah clear dan mereka berjanji akan mulai melaksanakan tender di bulan Juni ini, selambat-lambatnya akhir Juni,” ujar Ari Wahyu Utomo, Ketua Komisi III DPRD Tabalong.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Tabalong, Wibawa Agung Subrata, menjelaskan penyebab hingga saat ini realisasi serapan anggaran baru mencapai sekitar 13 persen. Menurutnya, salah satu kendala utama adalah penyesuaian harga satuan material konstruksi yang sempat mengalami perubahan.
Namun saat ini proses penyesuaian tersebut telah selesai dilakukan. Selanjutnya, Dinas PUPR akan memasuki tahap pengadaan barang dan jasa agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai.
“Memang kendala kita salah satunya harga satuan, tapi sudah selesai per hari ini. Mereka nanti akan mengadakan analisis, kemudian tinggal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tadi ditargetkan bulan Juni ada beberapa yang sudah mulai,” ujar Wibawa Agung Subrata, Kepala Dinas PUPR Tabalong.
DPRD Tabalong berharap seluruh proses tender dan pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan meningkatnya serapan anggaran, pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah diharapkan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tabalong.
Muhammad Ariadi, TV Tabalong, melaporkan.
