PALANGKA RAYA,KOMPAS – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi berbulan-bulan di Kota Palangka Raya mulai menguras keuangan daerah. Pemerintah Kota Palangka Raya mengakui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin berat.
Hal itu disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak. Ia menyebut APBD untuk penanganan karhutla sudah tidak mampu lagi dan bahkan terancam minus.
“APBD kita sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya sampai awal Oktober APBD kita sudah minus,” ujar Arbert, Rabu (30/9/2026).
Pernyataan Sekda tersebut menggambarkan besarnya beban anggaran yang ditanggung Pemko sejak status tanggap darurat karhutla ditetapkan pada Juni 2026 hingga saat ini. Operasional pemadaman, logistik petugas di lapangan, hingga bantuan darurat terus berjalan setiap hari.
Di tengah kondisi APBD yang terancam minus untuk karhutla, muncul sorotan publik di media sosial. Sejumlah warga menyoroti soal kemampuan belanja pemerintah daerah di sektor lain.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Lembe Kalteng, beredar narasi di kalangan warganet yang mempertanyakan soal belanja kendaraan dinas senilai Rp 2,7 miliar di saat anggaran penanganan karhutla disebut terkuras.
Narasi yang beredar berbunyi: _”Mampu belanja kendaraan dinas 2,7 miliar, tapi tak mampu tangani karhutla karena APBD terkuras.”_
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi terpisah kepada pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Bagian Pengadaan terkait kebenaran, peruntukan, dan tahun anggaran pengadaan kendaraan dinas yang dimaksud dalam sorotan publik tersebut.
Arbert menjelaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kota Palangka Raya. Durasi karhutla yang panjang membuat biaya operasional membengkak jauh di atas perkiraan awal.
Pemko berharap ada dukungan anggaran dan logistik tambahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat, serta sinergi dengan TNI-Polri dan relawan di lapangan.
Langkah ini penting agar upaya pemadaman tetap berjalan maksimal tanpa mengganggu program pelayanan publik lainnya yang juga bersumber dari APBD.
Warga berharap transparansi anggaran terus dijaga. Di satu sisi penanganan karhutla adalah prioritas kemanusiaan, di sisi lain belanja modal seperti kendaraan dinas juga perlu penjelasan yang utuh agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah kabut asap.
Pemko Palangka Raya diharapkan segera memberikan rincian terbuka terkait postur APBD tanggap darurat karhutla dan realisasi belanja daerah lainnya.(Red)
