Kapolda Kalteng Tegaskan Tak Berhenti Usut Karhutla
PALANGKA RAYA – Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi perhatian. Di tengah upaya kepolisian menuntaskan perkara karhutla, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng melaporkan delapan perusahaan yang konsesinya terindikasi terbakar ke Polda Kalteng, Senin (9/11/2026) lalu.
Dari laporan WALHI itu, enam perusahaan bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Yaitu PT Globalindo Agung Lestari, PT United Agro Indonesia, PT Arjuna Utama Sawit, PT Tapian Nadenggan, PT Maju Aneka Sawit, dan PT Globalindo Alam Perkasa. Dua lainnya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yakni PT Industrial Forest Plantation dan PT Baratama Putra Perkasa.
Polda Kalteng memastikan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana karhutla tetap berjalan. Sejauh ini Polda Kalteng telah menetapkan 50 tersangka perorangan. Selai itu, dua korporasi perkebunan kelapa sawit juga sedang menjalani proses hukum. Sementara sejumlah perusahaan lainnya masih dalam penyelidikan.
“Ada dua korporasi dan itu terus berproses. Termasuk sejumlah korporasi lain yang saat ini masih dalam penyelidikan,” ungkap Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan di Mapolda Kalteng, Senin (9/11/2026).
Proses hukum sendiri tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Setiap dugaan keterlibatan individu maupun perusahaan tetap dapat ditindaklanjuti sepanjang ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana. Polda Kalteng juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, baik secara langsung maupun tertulis.
Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan, kepastian hukum harus didasarkan pada kecukupan alat bukti. Apabila unsur pidana terpenuhi, penyidikan dilanjutkan hingga persidangan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti yang cukup, penyidik dapat menghentikan perkara melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Kita buktikan, alat bukti lengkap maka proses hingga sidang pengadilan. Jika tidak, maka SP3 dan itu harus ada kepastian hukum. Laporan terus kami terima, baik datang langsung maupun tertulis, pasti akan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Pernyataan Kapolda tersebut muncul bersamaan dengan laporan WALHI Kalteng terhadap delapan perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran di wilayah konsesinya (lihat tabel). Direktur Eksekutif WALHI Kalteng Janang Firman Palanungkai mengatakan, laporan tersebut merupakan hasil analisis dan identifikasi terhadap konsesi perusahaan yang terindikasi mengalami kebakaran. Dari delapan konsesi yang dipetakan, WALHI melakukan verifikasi lapangan terhadap tiga konsesi sebagai sampel. Hasilnya, ditemukan area yang memang mengalami kebakaran.
“Temuan ini harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya, sementara penegakan hukum justru lemah terhadap korporasi dan tajam terhadap masyarakat kecil,” ujarnya.
WALHI menilai penanganan karhutla harus menyentuh seluruh pihak tanpa membedakan skala usaha maupun kekuatan modal. Janang juga mengingatkan bahwa laporan serupa pernah disampaikan bersama Save Our Borneo dan LBH Palangka Raya pada 2023 terhadap empat perusahaan. Namun, menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut atas laporan tersebut. Kondisi ini mendorong WALHI meminta kepolisian lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara, termasuk identitas korporasi yang telah diproses hukum.
Besarnya dampak karhutla turut menjadi alasan WALHI mendesak penegakan hukum lebih serius. Berdasarkan data yang disampaikan organisasi tersebut, luas area terbakar di Kalteng mencapai sedikitnya 81.587 hektare sepanjang Januari-September 2026. Sementara titik panas yang terdeteksi sejak Januari hingga Oktober mencapai 205.926 titik. WALHI juga mencatat 114.365 kasus ISPA berdasarkan data BPBD Kalteng sejak Januari hingga 12 Oktober 2026.
Di sisi lain, Kapolda menyatakan kondisi karhutla saat ini terkendali, meski titik panas masih terpantau di sejumlah wilayah, seperti Kapuas Hulu, Pulang Pisau, dan Katingan. Patroli darat maupun udara tetap dilakukan, termasuk kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana. Iwan juga menyoroti perlindungan kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan.
Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalteng Agung Sesa berharap laporan delapan perusahaan tersebut ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Baginya, pembuktian komitmen penegakan hukum tidak cukup melalui penindakan terhadap masyarakat, tetapi juga harus terlihat dari keberanian mengusut dugaan pelanggaran oleh korporasi.
Kini, laporan tersebut menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk memastikan setiap dugaan karhutla diperiksa berdasarkan bukti, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak. (ter)
Delapan Perusahaan Dilaporkan WALHI ke Polda Kalteng:
- Enam Perkebunan Kelapa Sawit:
- PT Globalindo Agung Lestari
- PT United Agro Indonesia
- PT Arjuna Utama Sawit
- PT Tapian Nadenggan
- PT Maju Aneka Sawit
- PT Globalindo Alam Perkasa
- Dua Pemegang PBPH:
- PT Industrial Forest Plantation
- PT Baratama Putra Perkasa.
Data Karhutla Versi WALHI di Kalteng:
- Luas area terbakar 81.587 hektare
- Terjadi Januari-September 2026.
- Januari – Oktober 2026 ada 205.926 titik panas.
- Ada 114.365 kasus ISPA
Dilihat 57
