PALANGKA RAYA – Kesabaran masyarakat Kota Palangka Raya menghadapi pemadaman listrik yang terus berulang tampaknya semakin diuji. Hingga November 2026, gangguan pasokan listrik belum juga teratasi, meskipun sebelumnya PT PLN (Persero) menjanjikan kondisi kelistrikan kembali normal pada September lalu.
Kondisi tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi. Mantan wartawan itu minta PLN tidak lagi sekadar menyampaikan permohonan maaf atau memberikan penjelasan normatif. Tapi harus berani memberikan kepastian kapan persoalan pemadaman listrik benar-benar berakhir.
Menurut Subandi, persoalan ini bukan lagi keluhan sesaat. DPRD telah berulang kali menerima laporan masyarakat yang terdampak pemadaman listrik. Bahkan pertemuan dengan PLN melalui rapat dengar pendapat juga telah dilakukan untuk mendorong penyelesaian masalah.
Namun realitas di lapangan justru menunjukkan gangguan listrik masih terjadi. Janji normalisasi yang sebelumnya ditargetkan pada September 2026 pun belum terbukti sepenuhnya. “Kalau tidak salah, dulu disampaikan September sudah normal. Tetapi kenyataannya, malam kemarin di rumah jabatan saya juga mati listrik,” ungkap Subandi, Sabtu (7/11/2026).
Ia menegaskan, masyarakat tidak cukup hanya diberi penjelasan bahwa pemadaman terjadi akibat kekurangan pasokan listrik maupun kendala teknis lainnya. Penjelasan tersebut harus disertai langkah penyelesaian yang terukur dan batas waktu yang jelas.
Sebab dampak pemadaman listrik tidak bisa dianggap sepele. Aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, kegiatan usaha hingga produktivitas masyarakat ikut terganggu setiap kali pasokan listrik terputus.
Subandi menilai, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui persoalan sebenarnya yang menyebabkan pasokan listrik di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut belum stabil.
“Kalau dijawab persoalannya karena kekurangan pasokan dan sebagainya, tentu itu secara teknis. Tetapi masyarakat ingin mengetahui secara pasti, sampai kapan tidak ada lagi pemadaman,” tegasnya.
Ia juga meminta PLN membuka persoalan kelistrikan secara transparan kepada publik. Jangan sampai masyarakat terus diminta memahami kondisi perusahaan, sementara kerugian akibat gangguan listrik harus mereka tanggung berulang kali.
DPRD berharap PLN segera menunjukkan langkah konkret, mulai dari mengatasi kekurangan pasokan, membenahi sistem distribusi hingga memastikan keandalan jaringan listrik.
Bagi Subandi, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan lagi sekadar janji normalisasi, melainkan bukti nyata bahwa listrik di Palangka Raya benar-benar bisa diandalkan. (ifa/ens)
Dilihat 30
