PALANGKA RAYA – Penanganan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus bergulir.
Hingga 15 September 2026, Satgas Penegakan Hukum Operasi Aman Nusa II 2026 Ditreskrimsus Polda Kalteng dan jajaran telah menerima 32 laporan polisi (LP) terkait perkara karhutla.
Data tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalteng Kombes Edwar Zulkarnain dalam laporan perkembangan Satgas Gakkum Ops Aman Nusa II 2026.
Dari 32 laporan polisi yang ditangani, sebanyak 19 perkara masih dalam tahap penyidikan, lima perkara tahap penyelidikan, enam perkara telah memasuki Tahap I, satu perkara berada pada Tahap II, serta satu perkara dihentikan melalui SP3 karena berkaitan dengan hukum adat.
Tak hanya pelaku perorangan, penegakan hukum juga menyasar dugaan keterlibatan badan usaha.
Dalam laporan tersebut tercatat tujuh laporan polisi dengan terlapor korporasi yang seluruhnya ditangani Ditreskrimsus Polda Kalteng.
Dari keseluruhan perkara yang diproses, polisi telah menetapkan 28 orang sebagai tersangka.
Sebaran 32 laporan polisi tersebut meliputi :
- Ditreskrimsus Polda Kalteng 7 LP
- Pulang Pisau 4 LP
- Barito Utara 3 LP
- Sukamara 1 LP
- Kotim 3 LP
- Kobar 2 LP
- Palangka Raya 2 LP
- Lamandau 2 LP
- Katingan 1 LP
- Barito Selatan 1 LP
- Gunung Mas 2 LP
- Kapuas 4 LP
- Seruyan 1 LP.
Selain laporan polisi, Satgas Gakkum juga mencatat 91 laporan informasi yang berkaitan dengan penanganan karhutla di wilayah Kalteng.
Jika digabungkan, laporan perkembangan hingga 15 September 2026 mencatat 96 kasus dalam tahap penyelidikan dan 25 kasus dalam tahap penyidikan.
Dirreskrimsus Polda Kalteng Kombes Edwar Zulkarnain, mengatakan angka tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak hanya berhenti pada upaya pemadaman dan penanggulangan di lapangan.
Aspek penegakan hukum juga terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
Dilihat 15
