TANJUNG ,KOMPAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menghadapi tantangan fiskal pada tahun 2026, setelah terjadi penurunan pendapatan transfer sebesar 17,99 persen atau berkurang Rp 296,39 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati Bulungan, Syarwani, menjelaskan bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 1,23 triliun, turun signifikan dibandingkan tahun anggaran 2025.
“Penurunan ini cukup besar, mencapai hampir Rp 300 miliar,” ujar Syarwani, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam memanfaatkan setiap sumber pendapatan, serta memfokuskan anggaran pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia merinci, Dana Desa (DD) turun sebesar Rp10,19 miliar menjadi Rp61,8 miliar. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan paling tajam, yakni sekitar 72,5 persen atau Rp515,28 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Dana Alokasi Umum (DAU) justru meningkat 46,1 persen atau Rp266,22 miliar, menjadi Rp843,32 miliar. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) turun Rp26,2 miliar menjadi Rp136,81 miliar. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari bagi hasil provinsi juga menurun Rp3,22 miliar menjadi Rp113,58 miliar.
“Kita tetap optimistis. Meski terjadi penurunan di beberapa pos transfer, strategi daerah harus diarahkan untuk memperkuat investasi dan efisiensi pengelolaan fiskal,” tegasnya.
Sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi daerah, Pemkab Bulungan menyiapkan strategi untuk menarik investor baru. Salah satunya dengan memanfaatkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning–Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, sebagai magnet investasi utama.
“Kehadiran PSN dan pembangunan smelter aluminium akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Bulungan juga memperkuat pelayanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta digitalisasi sistem perizinan guna mempermudah proses investasi. Pihaknya mendorong kemudahan izin, efisiensi waktu, dan transparansi agar iklim investasi semakin sehat.
Tak hanya itu, pemerintah daerah menyiapkan insentif fiskal berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta perpanjangan waktu penyelesaian kewajiban pajak bagi investor yang berkomitmen menanamkan modal di Bulungan.
Pemerintah juga berupaya melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan industri, baik sebagai tenaga kerja, penyedia layanan, maupun pelaku sektor pendukung lainnya.
“Kita ingin investasi besar ini memberi manfaat langsung bagi warga Bulungan — bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Syarwani menegaskan, Pemkab Bulungan akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Program prioritas tetap difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. (Red)
