Pengeluaran BBM Rp35 M, Pemko akan Bangun SPBU

Pengeluaran BBM Rp35 M, Pemko akan Bangun SPBU

PALANGKA RAYA – Pengeluaran Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp30 miliar hingga Rp35 miliar setiap tahun. Besarnya anggaran BBM tersebut mendorong Pemko Palangka Raya menyiapkan langkah baru dengan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan perkantoran pemerintah daerah.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengungkapkan, rencana pembangunan SPBU tersebut merupakan salah satu upaya mengoptimalkan belanja rutin pemerintah agar memiliki nilai ekonomi dan berpotensi memberikan pemasukan kembali ke kas daerah.

Menurut Fairid, kebutuhan BBM pemerintah daerah yang mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun merupakan peluang yang dapat dikelola melalui skema bisnis, termasuk kerja sama bagi hasil.

“Selama ini pengeluaran Pemko Palangka Raya untuk BBM diperkirakan mencapai sekitar Rp 30 miliar hingga Rp 35 miliar per tahun. Jika bisa dikelola sendiri melalui skema yang tepat, termasuk kerja sama bagi hasil, tentu ada potensi penerimaan yang bisa kembali ke kas daerah,” kata Fairid, Senin (16/11/2026).

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemko Palangka Raya memperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp15 miliar. Pengelolaannya akan dilakukan melalui perusahaan perseroan daerah (perseroda), dengan tetap mengikuti ketentuan dan rekomendasi dari Pertamina.

Menariknya, SPBU yang direncanakan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kendaraan operasional pemerintah saja. Fairid memastikan fasilitas itu juga akan terbuka untuk masyarakat umum. “Ya, terbuka untuk masyarakat umum. Namun kebutuhan BBM Pemko Palangka Raya nantinya juga akan dikelola melalui sistem tersebut,” ujarnya.

Lokasi pembangunan direncanakan berada di kawasan perkantoran Pemko Palangka Raya. Rencana itu bisa menggunakan sejumlah lahan milik pemerintah daerah yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan SPBU.

Fairid menyebut, pemanfaatan lahan pemerintah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi optimalisasi aset daerah. Dengan demikian, aset yang dimiliki pemerintah tidak hanya menjadi fasilitas perkantoran, tapi juga dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan.

See also  Jelang HUT Ke-81 RI, 40 Capaska Tabalong Jalani Karantina dan Pelatihan Intensif

Pemko menargetkan pembangunan SPBU tersebut dapat direalisasikan pada 2027. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, operasionalnya diharapkan sudah dimulai pertengahan tahun itu juga. “Kami berharap program ini bisa direalisasikan tahun depan. Kalau bisa, pertengahan tahun sudah berjalan sehingga hasil pengelolaannya dapat mulai masuk ke kas daerah,” ungkapnya.

Rencana ini menjadi salah satu strategi Fairid mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemko saat ini menargetkan tambahan PAD lebih dari Rp50 miliar melalui berbagai sektor, termasuk optimalisasi aset daerah dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Dengan estimasi investasi Rp15 miliar dan kebutuhan BBM pemerintah mencapai Rp35 miliar per tahun, keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada skema pengelolaan, transparansi transaksi, serta kemampuan perseroda menghasilkan keuntungan.

Pemko diharapkan dapat memastikan pembangunan SPBU tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah. Bukan sekadar memindahkan belanja BBM pemerintah dari satu mekanisme pengadaan ke mekanisme bisnis yang baru. (ifa/ens)

Dilihat 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *