3
Pemerintah Kabupaten Tabalong mengikuti validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada Kamis, 18 Juni 2026. Dalam validasi ini, tim Kemendagri memberikan sejumlah masukan terkait pengelolaan keuangan daerah Tabalong.
Validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD yang digelar secara daring di Command Center Tabalong Smart ini dipimpin langsung Bupati Tabalong Haji Muhammad Noor Rifani didampingi sejumlah pimpinan SKPD.
Di hadapan tim validator Kemendagri, Bupati Tabalong Haji Muhammad Noor Rifani memaparkan sejumlah program dan inovasi terkait pengelolaan keuangan daerah Tabalong.
Adapun program yang menjadi perhatian dari validator di antaranya terkait sinkronisasi program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar selaras dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD.
Serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aplikasi Api Pandawa yang memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital.
“Kemudian juga terkait dengan pendapatan asli daerah, kita terus memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dimudahkan agar mereka mau membayar pajak atau membayar retribusi. Dengan adanya sistem aplikasi Api Pandawa ini, sehingga mereka sekarang mudah, di mana pun bisa melakukan pembayaran pajak atau retribusi daerah, sehingga PAD kita akan menjadi PAD yang mandiri,” ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.
Haji Fani menambahkan, Pemkab Tabalong juga terus mendorong percepatan penyerapan anggaran melalui percepatan proses lelang dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi anggaran sekaligus mendorong perputaran ekonomi di masyarakat.
Selain peningkatan PAD dan penyerapan anggaran, Pemkab Tabalong juga terus mendorong transparansi melalui publikasi program dan kegiatan pemerintah di berbagai media.
Dengan keterbukaan informasi ini, Noor Rifani berharap masyarakat dapat mengetahui serta merasakan manfaat dari program pembangunan yang dilaksanakan.
Dano Nafarin, TV Tabalong, melaporkan.
