TANJUNG SELOR,KOMPAS – Bupati Bulungan, Syarwani, menyebut Kabupaten Bulungan berhasil meraih prestasi sebagai daerah dengan peringkat pertama berkat penerapan konsep hijau melalui program Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE).
“Konsep ini menjadi salah satu inovasi yang kami lahirkan sejak tahun 2022. Bahkan sudah tertuang dalam dokumen RPJMD, di mana dari 15 program prioritas, salah satunya adalah transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi,” ungkap Syarwani.
Ia menjelaskan, kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik seperti gedung atau jalan yang bagus, tetapi juga dari keberlanjutan pembangunan yang memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
“Ini contoh yang ingin kita wariskan ke depan. Kabupaten Bulungan akan terus berkembang dan maju, namun tidak boleh meninggalkan aspek lingkungan hidup,” katanya.
Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada para kepala desa yang antusias mendukung konsep Bulungan Hijau. Ia memastikan, tahun 2026 mendatang pemerintah akan menaikkan alokasi anggaran dari Rp7 miliar menjadi Rp 8 miliar untuk program tersebut.
“Namun, saya minta agar pelaksanaannya bertema khusus. Tidak semua isu lingkungan dieksekusi bersamaan, tetapi ada tema tematik yang menjadi mandat dan wajib dijalankan oleh pemenang lomba Bulungan Hijau,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syarwani mengatakan bahwa program Bulungan Hijau merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah terhadap isu keberlanjutan dan lingkungan. Ia berharap program ini dapat menciptakan ekosistem pembangunan baru yang tidak hanya fokus pada pelestarian alam, tetapi juga peningkatan ekonomi masyarakat.
“Konsep TAKE ini tidak semata berbicara soal lingkungan, tapi juga kita paralelkan dengan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Misalnya, di kawasan hutan dalam landscape Kayan, kita bisa mengintegrasikan program ini dengan kegiatan yang dijalankan oleh Kementerian Kehutanan,” jelasnya.
Bupati berharap semangat inovasi tersebut terus berkembang, khususnya di 18 desa yang ditetapkan sebagai kawasan landscape Kayan. Ia menekankan agar setiap desa memiliki ciri khas dan produk unggulan masing-masing.
“Tidak harus sama. Misalnya di Desa Long Buang tidak harus sama dengan Long Yin. Setiap desa sebaiknya punya produk unggulan sendiri. Jadi, satu desa satu produk (one village, one product),” tutupnya. (Red)
